Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri penyerahan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) bidang Politik Pemerintahan kepada Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri. Penyerahan gelar yang dilaksanakan di Balairung Rudini IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Hari Kamis 8 Maret 2018 tersebut dipimpin oleh Rektor IPDN Ermaya Suhardinata.

Megawati Soekarnoputri dianggap memenuhi syarat sebagai penerima gelar tersebut yang dilandasi oleh penguasaan teori dan pengalaman beliau pada bidang politik pemerintahan sebagai wakil presiden, presiden, serta pimpinan partai. Hal tersebut dibuktikan dengan gagasan sekaligus prestasinya dalam pengembangan desentralisasi ekonomi dan antisipasi konflik disintegrasi bangsa.

Megawati Soekarnoputri juga berkesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah terkait politik pemerintahan di hadapan anggota senat dan tamu undangan dalam penyerahan gelar tersebut. Awalnya Megawati mengingatkan anggota senat dan tamu undangan bahwa hari itu bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

Wanita presiden pertama Indonesia tersebut kemudian mengingatkan bahwa Bung Karno, jauh sebelum kemerdekaan sudah menyampaikan bahwa perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Berbekal pesan tersebut, Megawati mantap untuk terjun ke dunia politik hingga saat ini.

Megawati dalam orasi ilmiahnya juga mengingatkan tentang perlunya pembentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai alat evaluasi pemerintahan. "Harus ada sebuah sistem evaluasi yang tidak terpengaruh pada pergantian kepemimpinan di pemerintahan. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin saat ini berjalan mundur ketika terjadi pergantian pimpinan pemerintahan," ujarnya.

Zulkifli Hasan pun turut sepakat dengan orasi ilmiah Megawati tersebut. “Bu Mega mengangkat kembali GBHN soal pentingnya Indonesia punya semacam haluan negara tadi berkali-kali, saya hitung sampai lima kali Bu Mega menyebut ketua MPR dan nama saya, Indonesia dengan belasan ribu pulau, 260 juta penduduk, lima ratusan kepala daerah dan 34 gubernur memang diperlukan adanya haluan negara,” jelasnya.

Ketua MPR juga berpendapat bahwa haluan negara dibutuhkan untuk menentukan arah pembangunan ke depannya. “Haluan negara ini dibutuhkan untuk menentukan arah pembangunan 25 tahun 50 tahun hingga 100 tahun mendatang,” ucapnya di hadapan awak media.

Zul (sapaan Zulkifli Hasan) menjelaskan bahwa sebenarnya perlunya haluan negara sudah disetujui oleh semua fraksi, tetapi belum ada pembicaraan kembali mengenai teknis pembentukan haluan negara tersebut. “10 fraksi dan DPD sudah menyepakati adanya haluan negara. Hanya saja, sampai sekarang belum disepakati bagaimana isi dari haluan negara tersebut,” ungkapnya.

Ditanya lebih lanjut mengenai alasan isi haluan negara tersebut belum disepakati, Zul menegaskan bahwa kesepakatan mengenai isi dari haluan negara hanya masalah momentum saja. “Seperti kita tahu, dulu amendemen juga karena ada momentum-momentum, mudah-mudahan setelah ini kita akan coba lagi bicara dengan teman-teman karena semua sudah sepakat,” ucapnya.

Meski masih menemui banyak kendala, Zul berharap haluan negara ini akan segera diselesaikan. “Dukungan Ibu Mega yang konsisten disampaikan pada orasi ilmiah tadi, kita akan coba lagi menggugah kawan-kawan dari fraksi terkait pandangannya,” tutupnya.

Penyerahan gelar Doktor Honoris Causa ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden keenam Indonesia Try Sutrisno, Mensesneg Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, ketua BPK RI Harry Azhar Azis, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menko PMK Puan Maharani dan jajaran menteri di Kabinet Kerja lainnya.